Hukum PerdataLegal Consultation

Bagaimana Cara Menentukan Pilihan Hukum dalam Suatu Perjanjian?

1.98Kviews
Pertanyaan :
Saya ingin meminta pendapat dari Hukumonline perihal menentukan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian. Bagaimana caranya memberikan alasan yang kuat agar ketentuan mengenai hukum dan yurisdiksi hukum yang berlaku adalah Indonesia? Selama ini saya selalu mengatakan jika menggunakan hukum asing, kita dalam posisi yang tidak bagus jika terjadi sengketa. Atau saya memberikan pendapat yurisdiksi hukum bisa memakai cara arbitrase seperti SIAC namun hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Mohon jawabannya.
Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan anda.

Pertama-tama saya perlu menjelaskan pengertian dari pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian. Menurut pendapat dari Sudargo Gautama, dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional (hal. 168-170), mengenai pilihan hukum (choice of law/Rechtswahl), para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

Sedangkan pengertian yurisdiksi menurut Black’s Law Dictionary, sebagaimana telah dikutip dan diterjemahkan secara bebas oleh Huala Adolf dalam bukunya Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase, terbitan Keni Media (hal. 141), yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memutus suatu sengketa atau disebut juga sebagai kewenangan pengadilan atau competent jurisdiction.

Dalam pembuatan suatu perjanjian yang salah satu pihaknya adalah warga negara atau badan hukum asing, pada umumnya choice of jurisdiction yang akan disepakati dalam hal timbulnya suatu perselisihan/sengketa adalah dengan arbitrase. Hal ini sangat dipengaruhi adanya ketentuan dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (“Rv”) yang menyatakan bahwa eksekusi atas putusan pengadilan negeri asing tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika suatu undang-undang mengatur sebaliknya, atau setidak-tidaknya agar dapat dilaksanakan perlu untuk mengajukan gugatan baru dengan menggunakan putusan pengadilan negeri asing tersebut sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan yang berwenang.

Untuk itu kami mengasumsikan bahwa maksud dan fokus pertanyaan Anda adalah pilihan penyelesaian sengketa atas perjanjian dengan menggunakan arbitrase lokal atau asing (bukan dengan pengadilan negeri, baik lokal maupun asing).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”), yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun kewenangan arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa perdagangan (Vide: Pasal 5 UU Arbitrase dan APS), hal mana jika klausula penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk memeriksa sengketa tersebut (Vide: Pasal 3 UU Arbitrase dan APS)

Sebagai tambahan informasi untuk Anda, penyelesaian sengketa perdagangan dengan acara arbitase memang dirancang agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut (maksimal 180 hari sejak arbiter/majelis arbiter terbentuk, vide Pasal 48 UU Arbitrase dan APS), pemeriksaan dilakukan secara tertutup (Vide: Pasal 27 UU Arbitrase dan APS), serta putusannya bersifat final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap (Vide: Pasal 60 UU Arbitrase dan APS). Namun demikian, sebagian dari praktisi Arbitrase juga berpendapat bahwa biaya penyelesaian sengketa perdagangan dengan acara Arbitase adalah mahal (Vide: Pasal 76 UU Arbitrase dan APS).

Menjawab pertanyaan pokok Anda, kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian untuk memilih yurisdiksi dan pilihan hukum yang berlaku tetap dikembalikan pada penerapan dari asas kebebasan berkontrak (pacta sun servanda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hikmahanto Juwana, selaku pakar hukum internasional pernah berpendapat kepada penjawab bahwa dalam implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang sifatnya universal dalam suatu perjanjian juga tergantung pada posisi tawar menawar (bargaining power) di antara para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan kedua hal tersebut di atas.

Dengan demikian, apabila kita menggunakan Hukum Indonesia sebagai choice of law, tentu saja akan lebih memudahkan kita dalam penguasaan dan penerapan hukum yang berlaku, termasuk untuk mencari ahli hukum Indonesia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Namun apabila hukum asing yang dipakai, apalagi jika berbeda sistem hukum (contoh: sistem hukum Singapura: common law,) maka kita membutuhkan ahli hukum asing untuk dapat menjelaskan bagaimana penerapan hukum asing dalam perjanjian tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 66 UU Arbitrase dan APS, putusan arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai choice of jurisdictiondalam suatu perjanjian akan dikategorikan (dikualifisir) sebagai Putusan Arbitrase Internasional (bandingkan dengan Putusan Arbitrase Nasional), yang hanya dapat dilaksanakan, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup banyak dan bersifat kumulatif, yaitu:

a.    Adanya perjanjian bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b.    Termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut Hukum Indonesia.

c.    Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;

d.    Dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

e.    Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (“Rv”);

3.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Artikel di muat di hukumonline: Jumat, 13 Juni 2014

Link: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fb06158c4bc/bagaimana-cara-menentukan-pilihan-hukum-dalam-suatu-perjanjian

Leave a Response