Civil Law JurisprudenceLaw References

Kompilasi Yurisprudensi Perdata Umum (II)

7.31Kviews
Nomor Tahun Tentang
992K/SIP/1979 1979 SEMENJAK AKTE JUAL BELI DITANDA TANGANI DIDEPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIJUAL BERALIH KEPADA PEMBELI
665K/SIP/1979 1979 DENGAN TELAH TERJADINYA JUAL BELI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA KAMPUNG YANG BERSANGKUTAN DAN DIHADIRI OLEH DUA ORANG SAKSI, SERTA DITERIMANYA HARGA PEMBELIAN OLEH PENJUAL, MAKA JUAL BELI ITU SUDAH SAH MENURUT HUKUM, SEKALIPUN BELUM DILAKSANAKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH
562K/SIP/1979 1979 HUKUM ADAT : HIBAH DARI SUAMI KEPADA ISTERI MENGENAI BARANG ASAL TIDAK DAPAT DISAHKAN, KARENA AHLI WARIS TERSEBUT MENJADI KEHILANGAN HAK WARISNYA
556K/SIP/1979 1979 JUAL BELI SAHAM TERMAKSUD ADALAH BERSYARAT, SEBAB DIGANTUNGKAN PADA PERSETUJUAN MENTERI, KARENA INI BELUM ADA, MAKA MENURUT HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT BELUM ADA
550K/SIP/1979 1979 PETITUM TENTANG GANTI RUGI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK DIADAKAN PERINCIAN MENGENAI KERUGIAN-KERUGIAN YANG DITUNTUT. GUGATAN REKONPENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DALAM GUGATAN BALIK DITUNTUT PULA ORANG-ORANG YANG TIDAK MENJADI PIHAK DALAM PERKARA INI
213K/SIP/1979 1979 SEBAGAI PENYEWA, PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN (HOEDANIGHELD) UNTUK DAPAT MENGGUGAT TENTANG (BERALIHNYA) PEMILIKAN
2014K/SIP/1979 1979 HUKUM ADAT : DENGAN MENGHUKUM AGAR SAWAH CIDRA DIBAGI WARIS DENGAN PEREMPUAN MENDAPAT SEPERSENAN DAN LAKI-LAKI SEPELEMBAHAN. PENGADILAN TINGGI TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA SESUAI DENGAN HUKUM ADAT SETEMPAT
147K/SIP/1979 1979 JUAL BELI TANAH/RUMAH TERSEBUT TIDAK SAH, KARENA TERNYATA DARI KESAKSIAN KUASA PENJUAL SENDIRI PARA TERGUGAT ASAL BUKAN PEMBELI YANG SEBENARNYA, MELAINKAN HANYA DIPINJAM NAMANYA SAJA, SEDANG PEMBELI YANG SEBENARNYA ADALAH PENGGUGAT ASAL YANG PADA WAKTU ITU MASIH SEORANG WARGA NEGARA ASING. DENGAN DEMIKIAN PERJANJUAN JUAL BELI TERSEBUT MENGANDUNG SUATU SEBAB YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG (ONGEOORLOOFDE OORZAAK), YAITU INGIN MENYELUNDUPI KETENTUAN LARANGAN TERSEBUT DALAM PASAL 5 JO 21 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
1405K/SIP/1979 1979 PERKARA YANG BERKENAAN DENGAN PENERAPAN PASAL 2 UU MEREK 1961 TIDAK HANYA TERMASUK YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA
1282K/SIP/1979 1979 DALAM GUGATAN PERCERAIAN IBU KANDUNG DAN PEMBANTU RUMAH TANGGA SALAH SATU PIHAK DAPAT DIDENGAR SEBAGAI SAKSI
1281K/SIP/1979 1979 BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI, YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI ITU DILAKSANAKAN, TIDAK DAPAT DITERIMA
1005K/SIP/1979 1979 DALAM HAL HIBAH WASIAT SELAMA PEMBERI WASIAT MASIH HIDUP PENERIMA WASIAT BELUM MENJADI PEMILIK BARANG YANG BERSANGKUTAN, SEHINGGA BELUM BERHAK MENJUALNYA
1001K/SIP/1979 1979 TUNTUTAN AKAN UANG PAKSA YANG DIDASARKAN ATAS GUGATAN EX PASAL 1365 B.W. TIDAK DAPAT DIAJUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN GUGATAN ATAS DASAR UU NOMOR 21 TAHUN 1961
853K/SIP/1978 1978 HUKUM ADAT : MENURUT HUKUM ADAT SASAK DALAM HAL KEAHLI WARIS DIMUNGKINKAN PENGGANTIAN TEMPAT
321K/SIP/1978 1978 PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN SURAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI LAIN
1780K/SIP/1978 1978 KARENA TERGUGAT ASAL II TELAH MENYETUJUI PENCABUTAN GUGATAN DAN TIDAK BERSEDIA MENGHADAP KESIDANG, MAKA DAPAT DIPANDANG BAHWA TERGUGAT TERSEBUT TELAH MELEPASKAN KEPENTINGANNYA DALAM PERKARA INI, SEHINGGA PENCORETAN NAMANYA SEBAGAI TERGUGAT TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1685K/SIP/1978 1978 HUKUM ADAT : PERJANJIAN SEWA MENYEWA TERSEBUT ADA DALAM SUASANA HUKUM ADAT, DIMANA PIHAK-PIHAK ADALAH ORANG INDONESIA ASLI DAN TANAH SENGKETA ADA DI UJUNG BERUNG, DASAR-DASAR PEMIKIRAN K.U.H PERDATA (B.W) HARUS DIHILANGKAN, MENURUT HUKUM ADAT DALAM HAL INI LEBIH DITITIK BERATKAN PADA KEPATUTAN/KEPANTASAN
1397K/SIP/1978 1978 KARENA TANAH SENGKETA MENJADI MILIK PENGGUGAT, JAUH SESUDAH TERGUGAT MENDIAMINYA, MAKA SUDAHLAH TEPAT DINYATAKAN, BAHWA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PENYEROBOTAN ATAS TANAH TERSEBUT
1377K/SIP/1978 1978 PENGADILAN NEGERI TIDAK TERIKAT PADA PUTUSAN ADAT DESA DAN PARENGE (KEPALA DISTRIK)
1159K/SIP/1978 1978 LAYAK TIDAKNYA PENYEDIAAN AKOMODASI RUMAH PENGGANTI PADA ASASNYA MERUPAKAN KEBIJAKSANAAN KANTOR URUSAN PERUMAHAN, YANG TIDAK TUNDUK PADA PENILAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN
878K/SIP/1977 1977 ACARA PERKARA INI DAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN TINGGI PADA TANGGAL 8 JULI 1971 TIDAK TERJADI NE BIS IN IDEM, SEBAB KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI TERSEBUT MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH KARENA ADA PIHAK YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN, SEHINGGA MASIH TERBUKA KEMUNGKINAN UNTUK MENGGUGAT LAGI
849K/SIP/1977 1977 DALAM PERKARA INI TERBUKTI IBU KANDUNG MOESTIRAH ALM. BERSAMAAN MELAHIRKAN DENGAN MOESTIRAH, TETAPI KEMUDIAN BAYI MOESTIRAH MENINGGAL DAN BAYI IBU MOESTIRAH (TERGUGAT I) KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA MOESTIRAH SEBAGAI ANAK, SEHINGGA LAYAK DAN ADIL APABILA TERGUGAT DAPAT DIANGGAP SEBAGAI ANAK ANGKAT
820K/SIP/1977 1977 PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA OLEH SEBAB KESIMPULAN-KESIMPULAN YANG DIAMBIL OLEH PENGADILAN TINGGI TIDAK BERDASARKAN PADA PEMBUKTIAN YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM BERITA ACARA
1278K/SIP/1977 1977 HUKUM ADAT : KARENA ALMARHUM G MEWENGKANG DAN ISTERINYA SEMASA HIDUPNYA TIDAK PERNAH MENCABUT PENGANGKATAN ANAKNYA ATAS PARA PENGGUGAT, MEREKA TETAP BERHAK MEWARIS, SEDANG HAL “SUMAJI” KEPADA ORANG TUA, TIDAK DAPAT DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENENTUKAN DAPAT TIDAKNYA SEORANG AHLI WARIS MENERIMA WARISAN
1226K/SIP/1977 1977 SOAL BESARNYA GANTI RUGI (KARENA MENINGGALNYA ANAK PENGGUGAT OLEH KETIDAK HATI-HATIAN TERGUGAT) DALAM SOAL INI PADA HAKEKATNYA LEBIH MERUPAKAN SOAL KELAYAKAN DAN KEPATUTAN, YANG TIDAK DAPAT DIDEKATI DENGAN SUATU UKURAN
1167K/SIP/1977 1977 PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM I.C HUKUM ACARA, KARENA TELAH MEMERINTAHKAN AGAR SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DIANGKAT TANPA DISERTAI PERTIMBANGAN
726K/SIP/1976 1976 KARENA ACARA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 BERLAKU SECARA EFEKTIF, MAKA BERLAKU KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM SEBELUMNYA, YANG DALAM HAL INI ADALAH KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN MENURUT B.W. SEKALIPUN YANG BERSANGKUTAN BERAGAMA ISLAM, SEHINGGA GUGATAN INI TERMASUK JURISDIKSI PERADILAN UMUM
544K/SIP/1976 1976 BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10/1961 SETIAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH. SETIDAK-TIDAKNYA DIHADAPAN KEPALA DESA YANG BERSANGKUTAN (DALAM KASUS INI TUKAR-MENURKAR RUMAH/TANAH HANYA DILAKUKAN SECARA DIBAWAH TANGAN DISURABAYA, WALAUPUN KEMUDIAN DISAHKAN OLEH KEPALA KECAMATAN TANIMBAR UTARA)
263K/SIP/1976 1976 HUKUM ADAT : KARENA TANAH SENGKETA MERUPAKAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI TERGUGAT I-II, UNTUK MENJUAL TANAH TERSEBUT TERGUGAT I HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN ISTERINYA
1738K/SIP/1976 1976 KEPUTUSAN PROVISI DALAM PERKARA INI SEHARUSNYA HANYA BERUPA LARANGAN UNTUK MENERUSKAN BANGUNAN DAN PENGHUKUMAN UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA
1729K/SIP/1976 1976 PENGABDIAN TANAH (ERFDIENSTBAARHEID) TIDAK BERAKHIR DENGAN BERGANTINYA PEMILIK-PEMILIK TANAH YANG BERSANGKUTAN
1544K/SIP/1976 1976 HAL YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING (NOVUM) TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN PADA TINGKAT KASASI
148K/SIP/1976 1976 PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN DALAM PERKARA INI TIDAK TERMASUK WEWENANG CAMAT
1002K/SIP/1976 1976 HUKUM ADAT : HARTA GONO GINI YANG TELAH DIBAGI ANTARA PAK DAN BOK KARTODIRJO SETELAH MEREKA KAWIN KEMBALI, TETAP MERUPAKAN HARTA GONO GINI DAN BUKAN HARTA GAWAN YANG BIASANYA KEMBALI KEPADA KELUARGA MASING-MASING PIHAK, OLEH KARENA ITU SETELAH PAK KARTODIRJO MENINGGAL, BOK KARTODIRJO SEBAGAI JANDA DAN SUGENG SEBAGAI ANAK ANGKAT BERHAK MEWARISI HARTA GONO GINI TERSEBUT
912K/SIP/1975 1975 HUKUM ADAT : KENYATAAN BAHWA NI SANDING SEJAK KECIL BERTEMPAT TINGGAL DIRUMAH NANG PUDAK SERTA DIKAWINKAN OLEH NANG PUDAK, BELUMLAH MEMBUKTIKAN BAHWA IA ADALAH ANAK ANGKAT, UNTUK PENGANGKATAN ANAK PERLU ADA UPACARA DAN SIARAN DI BANJAR SETEMPAT
861K/SIP/1975 1975 HUKUM ADAT : PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN JANDA ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMINYA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS KEPURUSA, DAPAT DIBENARKAN KARENA PERBUATAN TERMAKSUD ADALAH UNTUK KEPENTINGAN YANG PATUT DAN TIDAK MERUGIKAN BUDEL WARISAN
681K/SIP/1975 1975 KARENA SENGKETA ADALAH HARTA SEREKAT GONO-GINI PENGGUGAT DENGAN MENDIANG SUAMINYA (AYAH TERGUGAT MAKA IA SEBAGAI ISTRI MENDAPAT 1/2 BAGIAN DITAMBAH SATU BAGIAN ANAK, MENJADI 1/2 + 1/4 = 3/4 BAGIAN; SEDANG TERGUGAT SEBAGAI ANAK, MENDAPAT 1/4 BAGIAN
524K/SIP/1975 1975 VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEH PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA, TIDAK OLEH PIHAK KETIGA
521K/SIP/1975 1975 JUAL BELI RUMAH DIANGGAP MELIPUTI JUGA PEMINDAHAN HAK SEWA/HAK PEMAKAIAN TANAH DIATAS MANA RUMAH ITU SENDIRI
415K/SIP/1975 1975 HUKUM ADAT : GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA LEBIH DARI SEORANG TERGUGAT, YANG ANTARA TERGUGAT-TERGUGAT ITU TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA, TIDAK DAPAT DIADAKAN DIDALAM SATU GUGATAN, TETAPI MASING-MASING TERGUGAT HARUS DIGUGAT TERSENDIRI
393K/SIP/1975 1975 SANGGAHAN OLEH PIHAK KE III DILUAR PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA YANG KEPUTUSANNYA TELAH SELESAI DILAKSANAKAN, MENURUT PRAKTEK HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI INDONESIA, PADA AZASNYA HARUS DIAJUKAN DALAM BENTUK GUGATAN DAN TIDAK DALAM BENTUK BANTAHAN/SANGGAHAN
1380K/SIP/1975 1975 BARANG YANG DIHIBAHKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTERI, SELAMA TETAP ADA DALAM LINGKUNGAN KELUARGA, TETAP MERUPAKAN HARTA KELUARGA YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN HIDUP BERSAMA
1194K/SIP/1975 1975 HUKUM ADAT : HAK ATAS WARISAN TIDAK HILANG AKIBAT LAMPAUNYA WAKTU SAJA
080K/SIP/1975 1975 PERJANJIAN YANG DIBUAT KARENA CAUSA YANG TIDAK DIPERKENANKAN (ONGEOOR-LOOFDEOORZAAK) ADALAH TIDAK SYAH (i.c. PERJANJIAN BALIK NAMA KEAGENAN PERTAMINA ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT)
869K/SIP/1974 1974 HUKUM ADAT : AHLI WARIS BERTALI DARAH TIDAK MEWARISI SOKO (GELAR), SEDANG YANG BERHAK MENERIMA HARTA PUSAKA TINGGI ADALAH AHLI WARIS YANG BERHAK MEMAKAI SOKO TERSEBUT
447K/SIP/1974 1974 HUKUM ADAT : SEORANG “JURU GAE” BUKANLAH AHLI WARIS DAN TIDAK BERHAK MEWARIS
297K/SIP/1974 1974 BELUM DIUMUMKANNYA PT DALAM BERITA NEGARA, TIDAKLAH BERARTI BAHWA PT BELUM MERUPAKAN BADAN HUKUM, MELAINKAN PERTANGGUNG JAWABNYA TERHADAP PIHAK KETIGA ADALAH SEPERTI YANG DIATUR DALAM PASAL 39 W.V.K. DAN HAL INI TIDAKLAH MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM BAHWA PT TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI PERSONA STANDI IN JUDICIO
1650K/SIP/1974 1974 MENURUT HUKUM, PERALIHAN AGAMA TIDAK MENYEBABKAN BATALNYA/GUGURNYA PERKAWINAN (PASAL 72 HOCI). BERDASARKAN PASAL 66 UU NOMOR 1/1974 JO PASAL 44 PP NOMOR 9/1975 HOCI TERSEBUT MASIH BERLAKU, KARENA HAL INI BELUM DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YANG BARU DAN PERATURAN PEMERINTAHNYA
1589K/SIP/1974 1974 HUKUM ADAT : SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI TAPANULI, JUGA DI LOMBOK, ADILNYA ANAK PEREMPUAN DIJADIKAN AHLI WARIS, SEHINGGA DALAM PERKARA INI PENGGUGAT UNTUK KASASI SEBAGAI SATU-SATUNYA ANAK, MEWARISI SELURUH HARTA PENINGGALAN DARI BAPAKNYA
1341K/SIP/1974 1974 PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENETAPAN “HAK ATAS TANAH” TANPA ADANYA SENGKETA ATAS HAK TERSEBUT
575K/SIP/1973 1973 PERMOHONAN SUMPAH DECISOIR HANYA DAPAT DIKABULKAN KALAU DALAM SUATU PERKARA SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT BUKTI-BUKTI
534K/SIP/1973 1973 PENILAIAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DARI PENYEWA DAN PEMILIK ADALAH WEWENANG KEPALA DAERAH DIDALAM MELAKUKAN PERBUATAN KEBIJAKSANAAN PENGUASA, PENGADILAN TIDAK WENANG UNTUK MENINJAUNYA KECUALI BILA TELAH DILAMPAUI BATAS KEPATUTAN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PENGUASA, YANG DALAM PERKARA INI TIDAK TERBUKTI
1079K/SIP/1973 1973 KARENA TERGUGAT TELAH MEMBAWA DIRINYA DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU UNTUK MENYERAHKAN BENDANYA SESUAI DENGAN ISI PERJANJIANNYA DENGAN PENGGUGAT, BERDASARKAN PASAL 1236 B.W. TERGUGAT WAJIB MEMBERI GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT. AKAN TETAPI KARENA DALAM HAL INI PENGGUGAT HANYA MOHON AGAR TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMENUHI ISI PERJANJIAN, DENGAN TIDAK MOHON AGAR PENGADILAN DENGAN MEMBATALKAN PERJANJIAN MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADANYA, MAKA GUGATAN PENGGUGAT TIDAKLAH DAPAT DITERIMA
791K/SIP/1972 1972 PASAL 1338 BW MASIH TETAP BERLAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN, OLEH SEBAB ITU SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN PT PIHAK-PIHAK HARUS MENTAATI APA YANG TELAH MEREKA SETUJUI DAN YANG TELAH DIKUKUHKAN DALAM AKTE OTENTIK TERSEBUT, UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAKAN UNTUK MEMBAYAT UANG
786K/SIP/1972 1972 TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA MEMORI BANDING OLEH PENGADILAN TINGGI TIDAK MENGAKIBATKAN BATALNYA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TERSEBUT, PENGADILAN TINGGI BERWENANG MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI YANG DIANGGAPNYA BENAR, TAMBAHAN SUMPAH ADALAH WEWENANG JUDEX FACTIE
704K/SIP/1972 1972 BAGI PIHAK-PIHAK YANG TUNDUK PADA HUKUM BARAT, MAKA DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DARI SATU PIHAK OLEH SEBAB TIDAK MEMBAYAR HARGA BARANG YANG DIBELI, PIHAK YANG DIRUGIKAN DAPAT MENUNTUT PEMBATALAN JUAL-BELI
677K/SIP/1972 1972 PENDAFTARAN SUATU MEREK HANYALAH MEMBERIKAN HAK KEPADA ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MEREKNYA DIDAFTARKAN ITU, BAHWA IA DIANGGAP SEBAGAI “PEMAKAI PERTAMA” DARI PADA MEREK ITU SAMPAI DIBUKTIKAN HAL YANG SEBALIKNYA OLEH PIHAK LAIN
528K/SIP/1972 1972 HUKUM ADAT : DI TAPANULI SELATAN TERDAPAT SUATU “LEMBAGA HOLONG ATE”, YAITU PEMBERIAN SEBAGIAN DARI HARTA WARISAN MENURUT RASA KEADILAN KEPADA ANAK PEREMPUAN APABILA SEORANG MENINGGAL DUNIA TANPA KETURUNAN ANAK LELAKI
445K/SIP/1972 1972 PERKARA GUGATAN TENTANG PEMAKAIAN TANDA NIAGA (MEREK DAGANG), HANYA DAPAT DIMINTAKAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG TANPA MELALUI BANDING KE PENGADILAN TINGGI
401K/SIP/1972 1972 DALAM HAL HUTANG PIUTANG UANG DENGAN BORG SUATU BARANG TETAP, KALAU YANG BERHUTANG MELAKUKAN WANPRESTASI TIDAK DENGAN OTOMATIS BARANG-BARANG TANGGUNGAN ITU MENJADI MILIK YANG MENGHUTANGKAN, AKAN TETAPI HAL INI BARU BENAR, KALAU TIDAK DIPERJANJIKAN DENGAN TEGAS DIDALAM SURAT PERJANJIAN. BERAPAPUN BESARNYA BUNGA HUTANG, ASAL SUDAH DIPERJANJIKAN HARUS DIPENUHI
367K/SIP/1972 1972 SEORANG DIREKTUR BANK YANG DITENTUKAN OLEH BANK TERSEBUT UNTUK MENARIK BANKER’S CHEQUE ATAS NAMA BANK TERSEBUT, MAKA AKIBAT APAPUN DARI PERBUATAN DIREKTUR TERSEBUT ADALAH TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA DARI BANK TERSEBUT
334K/SIP/1972 1972 JUDEX-FACTIE TIDAK BOLEH MERUBAH DALIL GUGATAN, PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DIUCAPKAN DIMUKA UMUM ADALAH TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN
289K/SIP/1972 1972 BESARNYA SUKU BUNGA PINJAMAN ADALAH SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPERJANJIKAN BERSAMA
266K/SIP/1972 1972 JIKA MEMORI KASASI DIAJUKAN OLEH SEORANG KUASA SEDANGKAN DALAM SURAT KUASA TIDAK DISEBUTKAN BAHWA IA DIBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI MAUPUN MENGAJUKAN MEMORI KASASI, MAKA PERMOHONAN KASASI ITU HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
1130K/SIP/1972 1972 DIDAERAH ACEH SEBELUM PERKARA MENGENAI HAK MILIK ANTARA PARA AHLI WARIS DAPAT DIPERIKSA OLEH PENGADILAN UMUM, HARUSLAH DIPUTUS TERLEBIH DAHULU KEAHLIWARISANNYA SERTA BAGIAN-BAGIAN YANG MENJADI HAK DARI MASING-MASING AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA
1109K/SIP/1972 1972 AMAR PUTUSAN PN, YANG MENOLAK GUGATAN SELURUHNYA, TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGANNYA YANG MENYATAKAN, BAHWA GUGATAN-GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, OLEH KARENA DARI PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN ITU TAMPAK JELAS BAHWA YANG DIMAKSUD ADALAH “PENOLAKAN GUGATAN”, KARENA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT MENGURAIKAN TENTANG TIDAK BERHASILNYA PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA
1063K/SIP/1972 1972 TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG MERUPAKAN KETETAPAN DALAM BIDANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PERADILAN YANG MENJADI TUGAS PT DISAMPING TUGASNYA UNTUK MELAKUKAN PERADILAN TINGKAT BANDING, TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KASASI
1043K/SIP/1972 1972 DENGAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN BANDING OLEH PIHAK PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT DALAM REKONPENSI PERKARA HARUS DIPERIKSA DALAM KESELURUHANNYA, BAIK DALAM KONPENSI MAUPUN DALAM REKONPENSI
1038K/SIP/1972 1972 TERHADAP KEPUTUSAN PERDAMAIAN TIDAK MUNGKIN DIADAKAN PERMOHONAN BANDING DAN TERHADAP PERKARA YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI TIDAK MUNGKIN DIADAKAN KEPUTUSAN PERDAMAIAN
102K/SIP/1972 1972 HUKUM ADAT : APABILA DALAM PERKARA BARU TERNYATA PIHAK BERBEDA DENGAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS LEBIH DULU, MAKA TIDAK ADA “NE BIS IN IDEM”
1001K/SIP/1972 1972 TIDAK MEMENUHINYA KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKSANAKAN PERIKATAN, SEHINGGA PERIKATAN TERSEBUT DIBATALKAN, DENGAN PENGGANTIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA HANYA UNTUK MENGABULKAN HAL-HAL YANG TIDAK DIMINTA ATAU MENGABULKAN LEBIH DARI PADA YANG DIMINTA TIDAK BERLAKU SECARA MUTLAK
067K/SIP/1972 1972 PUTUSAN JUDEX-FACTIE DIBATALKAN, JIKA JUDEX-FACTIE TIDAK MEMBERIKAN ALASAN-ALASAN/PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM HAL DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGANNYA
027K/SIP/1972 1972 SOAL APAKAH SUATU PERBUATAN MERUPAKAN “PENGHINAAN” ADALAH SUATU PERSOALAN HUKUM YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN KASASI UNTUK MENILAINYA. ISI MAUPUN FORMAT SESUATU IKLAN TIDAK DAPAT DIKATAKAN MENGANDUNG PENGHINAAN ATAU MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG SELAMA TIDAK MELAMPAUI BATAS-BATAS DARI PADA YANG PERLU UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN DARI PEMASANGAN IKLAN ITU
938K/SIP/1971 1971 JUAL-BELI ANTARA TERGUGAT DENGAN ORANG KE-3 TIDAK DAPAT DIBATALKAN, TANPA DIIKUT SERTAKANNYA ORANG KE-3 TERSEBUT SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA
745K/SIP/1971 1971 TERHADAP PUTUSAN “PENGADILAN RENDAH” (PENGADILAN ADAT YANG BELUM DIHAPUS MENURUT KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951), DAPAT DIMINTAKAN BANDING PADA PENGADILAN NEGERI DENGAN MENYIMPANG DARI KETENTUAN TENGGANG WAKTU UNTUK MEMINTA BANDING BIASA
665K/SIP/1971 1971 DALAM MEMPERTIMBANGKAN SUATU PERKARA DENGAN MENUNJUK PADA SUATU PUTUSAN YANG BELUM JELAS APAKAH PUTUSAN ITU TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ATAU BELUM. KURANG TEPAT UNTUK DIPAKAI SEBAGAI DASAR DALAM MENGAMBIL PUTUSAN
663K/SIP/1971 1971 UNDANG-UNDANG TIDAK MEWAJIBKAN PEMBANDING UNTUK MENGAJUKAN RISALAH BANDING. JUAL-BELI TANAH MESKIPUN TELAH MEMENUHI PROSEDURE PERUNDANG-UNDANGAN AGRARIA NAMUN HARUS DINYATAKAN BATAL, KARENA DIDAHULUI DAN DISERTAI IKTIKAD-IKTIKAD YANG TIDAK JUJUR
641K/SIP/1971 1971 PENGADILAN BERWENANG UNTUK MENGADILI TUNTUTAN MENGENAI PEMBAYARAN SEWA RUMAH
558K/SIP/1971 1971 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT ASAL SEBAGAI SEBAB TIMBULNYA KEBAKARAN DAN MUSNAHNYA BIS MEREK DODGE MILIK PENGGUGAT ASLI (PERBUATAN MELANGGAR HUKUM RED M.A) TIDAK TERBUKTI
556K/SIP/1971 1971 MENGABULKAN LEBIH DARI YANG DIGUGAT ADALAH DIIZINKAN, SELAMA HAL INI MASIH SESUAI DENGAN KEJADIAN MATERIIL
500K/SIP/1971 1971 DALAM KEADAAN YANG MENDESAK, DIMANA KEDUA PIHAK TIDAK DAPAT DIHARAPKAN LAGI AKAN MELANJUTKAN HIDUP BERSAMA SEBAGAI SUAMI-ISTERI, “ONHEEL BARE TWEESPALT” DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
429K/SIP/1971 1971 GUGATAN TERHADAP ALMARHUM TERGUGAT ASAL DIANGGAP DITERUSKAN TERHADAP PARA AHLI WARISNYA, BILAMANA PIHAK PENGGUGAT TIDAK MENARUH KEBERATAN TERHADAP KEMAUAN PARA AHLI WARIS ALMARHUM UNTUK MENERUSKAN PERKARA DARI ALMARHUM TERGUGAT ASAL
383K/SIP/1971 1971 TIDAK DIMINTAKANNYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK, DALAM HAL INI TIDAK MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN, MENYATAKAN BATAL SURAT BUKTI HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI AGRARIA SECARA SAH TIDAK TERMASUK WEWENANG PENGADILAN MELAINKAN SEMATA-MATA TERMASUK WEWENANG ADMINISTRASI, PEMBATALAN SURAT BUKTI HARUS DIMINTA OLEH PIHAK YANG DIMENANGKAN PENGADILAN KEPADA INSTANSI AGRARIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG DIPEROLEHNYA
358K/SIP/1971 1971 HUKUM ADAT : IX.5.1, HUKUM ADAT DI BALI, HUKUM WARIS, TERBUKTI BAHWA TERGUGAT I SEBAGAI NYEBURIN SENTANA PADA NI KENENG (DALAM PERKAWINANNYA DENGAN NI KENENG, TERGUGAT I BERSTATUS PEREMPUAN) DAN TELAH TERBUKTI PULA BAHWA NI KENENG MENINGGAL DUNIA, TERGUGAT I KAWIN LAGI TANPA PERSETUJUAN SEMUA KELUARGA TERDEKAT DARI ALMARHUM NANG RUNEM, MAKA TELAH TERBUKTI TERGUGAT I MENYALAHI DARMANYA SEBAGAI JANDA (TERGUGAT I MENURUT ADAT BERSTATUS PEREMPUAN) DAN MENURUT ADAT TERGUGAT I TIDAK BOLEH LAGI TINGGAL DI RUMAH ALMARHUM NANG RUNEM SERTA MEWARISI HARTA PENINGGALAN NANG RUNEM
340K/SIP/1971 1971 BAHWA DISAMPING ITU JUGA DARI BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAMA SEKALI TIDAK TERNYATA DARI MANA ONGKOS PENGACARA RP. 12.500,- DIPERHITUNGKAN TEGASNYA TIDAK TERBUKTI BAHWA ONGKOSNYA ADALAH DEMIKIAN
332K/SIP/1971 1971 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI HARUS DIBATALKAN KARENA PADA WAKTU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIUCAPKAN SEBENARNYA BELUMLAH JELAS SIAPA AHLI WARIS TERGUGAT ASAL YANG AKAN MENERUSKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI TERGUGAT ASAL
305K/SIP/1971 1971 PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG UNTUK SECARA JABATAN TANPA PEMERIKSAAN ULANGAN MENEMPATKAN SEORANG YANG TIDAK DIGUGAT SEBAGAI SALAH SEORANG TERGUGAT, KARENA TINDAKAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN AZAS SECARA PERDATA YANG MEMBERI WEWENANG TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENENTUKAN SIAPA-SIAPA YANG AKAN DIGUGAT
268K/SIP/1971 1971 ALASAN YANG DIPERBOLEHKAN “(EEN GEOORLOOFDE OORZAAK)” BERDASARKAN PASAL 1320 B.W. YANG DALAM HAL INI MERUPAKAN SUATU “TUJUAN BERSAMA” (GEZAMENLIJKE DOEL)” DARI KEDUA BELAH PIHAK ATAS DASAR MANA KEMUDIAN DIADAKAN PERJANJIAN DAN BUKAN MERUPAKAN HAL YANG MENGENAI AKIBAT PADA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN
252K/SIP/1971 1971 PENGADILAN NEGERI TELAH MEMBERIKAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT “VERSTEK”, PADAHAL SEHARUSNYA KEPUTUSAN TERSEBUT BERSIFAT ATAS BANTAHAN (CONTRADICTOIR), UPAYA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN YANG BERSIFAT CONTRADICTOIR ADALAH BANDING
208K/SIP/1971 1971 PENILAIAN UANG/RESIKO BERDASARKAN YURISPRUDENSI, PERBEDAAN HARGA MATA UANG BARU DINILAI MENURUT HARGA EMAS MEMBEBANKAN RESIKONYA PADA KEDUA BELAH PIHAK SECARA SETENGAH-SETENGAH AKAN TETAPI DALAM HAL INI SELURUH RESIKO DIBEBANKAN KEPADA TERGUGAT, KARENA IA YANG BERSALAH YAITU TELAH MELEPASKAN HAK PENGGUGAT SECARA SEPIHAK
144K/SIP/1971 1971 PENETAPAN PENGADULAN NEGERI MENGENAI AHLI WARIS DAN WARISAN YANG BERSIFAT DEKLATOIR BUKAN MERUPAKAN NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERSANGKUTAN MENGENAI SENGKETA ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
140K/SIP/1971 1971 HUKUM ADAT: KEPUTUSAN JUDEX FACTIE YANG DIDASARKAN KEPADA PETITUM SUBSIDAIR DAPAT DIBENARKAN, ASALKAN MASIH DALAM KERANGKA YANG SERASI DENGAN INTI PETITUM PRIMAIR, JANDA CERAI MEMPUNYAI HAK YANG SAMA DENGAN JANDA MATI TERHADAP BARANG-BARANG PENINGGALAN SUAMINYA YANG TELAH MENINGGAL DUNIA, YANG BELUM DIBAGI
1381K/SIP/1971 1971 KEBERATAN KASASI YANG TIDAK MERINCI DALAM HAL MANA JUDEX FACTIE TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG SESUAI DENGAN KEBERATAN SERTA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN
1363K/SIP/1971 1971 KETENTUAN DALAM PASAL 19 PP NOMOR 18 TAHUN 1961 TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGEYAMPINGKAN PASAL-PASAL DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ATAU KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM TIDAK TERTULIS MENGENAI JUAL-BELI, HAL PENGOSONGAN ATAS DASAR JUAL-BELI ADALAH PENGADILAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSANYA
1346K/SIP/1971 1971 BANTAHAN (VERZET) TERHADAP CONSERVATOIR-BESLAG BERSIFAT INSIDENTIL SEHINGGA SEHARUSNYA DIPERIKSA TERSENDIRI DENGAN MANUNDA DULU PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA
1340K/SIP/1971 1971 HAL YANG SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIAJUKAN DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI KEBERATAN KASASI YANG MERUPAKAN NOVUM
1180K/SIP/1971 1971 PERSOALAN APAKAH SUATU KEADAAN ADALAH PAKSAAN ATAU TIDAK MERUPAKAN SUATU PERSOALAN HUKUM YANG MENJADI WEWENANG MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMPERTIMBANGKANNYA
1164K/SIP/1971 1971 HUKUM ADAT : HARTA BAWAAN ADALAH DIANGGAP PALING ADIL APABILA DIBAGI SAMA RATA DIANTARA PARA AHLI WARIS
1078K/SIP/1971 1971 YANG BERWENANG MENYELESAIKAN PERSELISIHAN TENTANG SEWA MENYEWA ADALAH KANTOR URUSAN PERUMAHAN, SUATU PERSELISIHAN MERUPAKAN PERSELISIHAN SEWA MENYEWA, JIKA SALAH SATU PIHAK TIDAK MEMENUHI ISI PERJANJIAN SEWA MENYEWA
1037K/SIP/1971 1971 HUKUM ADAT : TANAH YANG BUKAN MERUPAKAN TANAH PUSAKA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM BAHASA DAERAH DI TAPANULI “GOLAD” TETAPI MERUPAKAN TANAH GARAPAN DARI SUAMI-ISTERI DALAM PERKAWINAN PERTAMA DAN YANG DIBAWA SI ISTRI KEDALAM PERKAWINAN NYA KEDUA SETELAH SUAMI YANG PERTAMA MENINGGAL DUNIA DAN DARI PERKAWINANNYA KEDUA ITU TIDAK ADA ANAK, SELURUHNYA HARUS KEMBALI KEPADA ANAK SATU-SATUNYA DARI PERKAWINAN YANG PERTAMA SEKALIPUN ANAKNYA ITU SEORANG PEREMPUAN

 

 

Sumber: http://jdih.pn-palopo.go.id/index.php/yurisprudensi/yurisprudensi-perdata

Leave a Response