Civil Law JurisprudenceLaw References

Kompilasi Yurisprudensi Perdata Umum (I)

3.88Kviews
Nomor Tahun

Tentang

04 K/Pdt.Pen/2009 2009 PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2356 K/Pdt/2008 2008 PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA
1068 K/Pdt/2008 2008 PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN
634PK/PDT/2007 2007 PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG) TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERBURUHAN ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, SENGKETA PERBURUHAN MERUPAKAN WEWENANG PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) DAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P). P4D, P4P SERTA PENGADILAN TINGGI TUN TELAH MEMUTUSKAN SENGKETA TERSEBUT, DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT INI BERTUJUAN UNTUK MENGABURKAN KEPASTIAN HUKUM, SEHINGGA HARUS DITOLAK
1498K/PDT/2006 2006 UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH JUAL-BELI TANAH SENGKETA TERJADI DENGAN CARA YANG BENAR, BERDASARKAN ASAS BILLIJKHEID BEGINSEL, MAKA YANG HARUS MEMBUKTIKAN ADALAH PEMBELI (I.C TERMOHON KASASI/TERGUGAT III), KARENA APABILA IA BENAR TELAH MEMBELI TANAH TERSEBUT, MAKA IA AKAN LEBIH MUDAH UNTUK MEMBUKTIKANNYA. MENURUT MAJELIS KASASI, BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERGUGAT III SEBAGAI DASAR TELAG BERALIHNYA HAK ATAS TANAH SENGKETA KEPADA TERMOHON KASASI/TERGUGAT III MENGANDUNG CACAT YURIDIS
880K/PDT/2003 2003 PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI YANG MERUPAKAN MASALAH INTERNAL PARTAI
792K/PDT/2002 2002 PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK, TANPA ADA PAKSAAN DARI PARA PIHAK CAKAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN, MESKI SALAH SATU PIHAK DALAM STATUS PENAHANAN, PERJANJIAN TERSEBUT ADALAH SAH
626K/PDT/2002 2002 SURAT KUASA YANG DILEGALISIR OLEH PANITERA SELAKU PEJABAT PUBLIK DI PENGADILAN MAKA LEGALITAS DARI SURAT KUASA DAPAT DIBENARKAN DAN SURAT KUASA DINYATAKAN SAH
445K/PDT/2002 2002 ORANG MELANJUTKAN SEGALA KEWAJIBAN DARI ORANG YANG MENINGGAL SESUAI DENGAN KETERANGAN KEPALA DESA DAN BANJAR ADAT DAN MENGABENKAN YANG MENINGGAL TERSEBUT, TERBUKTI SEBAGAI ANAK ANGKAT DAN BERHAK MEWARISI HARTA PENINGGALAN
2773K/PDT/2002 2002 PERMOHONAN PERLAWANAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITER ADALAH CACAT FORMIL BILA DIAJUKAN MELEBIHI TENGGANG WAKTU 30 HARI
252K/PDT/2002 2002 JUAL BELI TANAH JIKA TIDAK DIIKUTI DENGAN PENYERAHAN TANAH DAN UANG PENJUALAN DIPAKAI UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEPADA PEMBELI SELISIHNYA SANGAT BESAR, JUMLAH TERSEBUT DIREKAYASA DAN DINYATAKAN CACAT HUKUM
1506K/PDT/2002 2002 PURCHASE ORDER YANG DITANDA TANGANI OLEH KEDUA BELAH PIHAK YANG MENGIKAT DIRI MERUPAKAN KESEPAKATAN, SEHINGGA BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG YANG MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK
03K/KPPU/2002 2002 PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG MENGGUNAKAN IRAH-IRAH : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ADALAH CACAT HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
698PK/PDT/2001 2001 SECARA YURIDIS TERTANGGUNG MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERITAHUKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA DARI KAPAL YANG AKAN DIASURANSIKAN, JIKA KENYATAAN ADA YANG DISEMBUNYIKAN SEWAKTU PENUTUPAN POLIS ASURANSI MAKA PERJANJIAN ASURANSI BATAL DEMI HUKUM
3641K/PDT/2001 2001 DALAM AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK, HAKIM BERWENANG UNTUK MEWAKILI DAN MENYATAKAN BAHWA KEDUDUKAN PARA PIHAK BERBEDA DALAM YANG TIDAK SEIMBANG, SEHINGGA SENGKETA PIHAK DIANGGAP TIDAK BEBAS MENYATAKAN KEHENDAK, DALAM PERJANJIAN YANG BERSIFAT TERBUKA, NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPATUTAN KEADILAN, PERIKEMANUSIAAN DAPAT DIPAKAI SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN
2985K/PDT/2001 2001 GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SAAT GUGATAN DIAJUKAN SUBJEK YANG DIGUGAT SUDAH DIBUBARKAN LEBIH DAHULU
294K/PDT/2001 2001 DALAM HAL BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT DAPAT DILIMPAHKAN OLEH BUKTI TERGUGAT, MAKA GUGATAN SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI, BUKAN DINYATAKAN TIDAK BERALASAN KARENA ITU GUGATAN HARUS DITOLAK
2671K/PDT/2001 2001 MESKI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT BERBEDA, TETAPI SAMA-SAMA BERKEPENTINGAN ATAS OBJEK SENGKETA. DEMI TERCAPAINYA PERADILAN YANG CEPAT, MURAH DAN BIAYA RINGAN BERALASAN PARA PENGGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEKALIGUS MENGAJUKAN GUGATAN
1974K/PDT/2001 2001 PERALIHAN HAK ATAS TANAH DINYATAKAN CACAT HUKUM KARENA PEMALSUAN TANDA TANGAN SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM JUAL BELI TANAH HARUS DIBUKTIKAN MELALUI PEMERIKSAAN DARI LABORATORIUM KRIMINOLOGI ATAU ADA PUTUSAN PIDANA YANG MENYATAKAN TANDA TANGAN DIPALSUKAN
1588K/PDT/2001 2001 SERTIFIKAT TANAH YANG TERBIT LEBIH DAHULU DARI AKTA JUAL BELI, TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL, PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH TANPA ADA PENGAJUAN PERMOHONAN DARI PEMILIK ADALAH TIDAK SAH
1400K/PDT/2001 2001 BARANG JAMINAN HANYA DAPAT DIJUAL MELALUI LELANG, BANK TIDAK BERHAK MENJUAL SENDIRI. TANAH YANG DIJAMINKAN PADA BANK TANPA SEIJIN PEMILIK, PENGALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI HUKUM, BANTUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS BANTAHAN ADALAH PENGADILAN NEGERI DALAM WILAYAH HUKUMNYA YANG MENJALANKAN PUTUSAN
126K/PDT/2001 2001 BILA TERJADI PERCERAIAN, ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR PEMELIHARAANNYA SEYOGYANYA DISERAHKAN PADA ORANG TERDEKAT DAN AKRAB DENGAN SI ANAK YAITU IBU
1226K/PDT/2001 2001 MESKI KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, TETAPI OBJEK SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS TERDAHULU DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA GUGATAN DINYATAKAN NEBIS IN IDEM
753K/PDT/2000 2000 PEMBERIAN SAWAH OLEH AYAH DAN IBU KEPADA ANAKNYA PEREMPUAN YANG BARU KAWIN SEBAGAI BEKAL HIDUPNYA YANG DISAKSIKAN OLEH PENGETUA ADAT PEMBERIAN TERSEBUT DIBENARKAN DALAM HUKUM ADAT BATAK (IDAHAN ARIAN)
586K/PDT/2000 2000 BILAMANA TERDAPAT PERBEDAAN LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA DALAM POSITA DAN PETITUM, MAKA PETITUM TIDAK MENDUKUNG POSITA, KARENA ITU GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB TIDAK JELAS DAN KABUR
3574K/PDT/2000 2000 TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG SI PEWARIS HANYA TERBATAS PADA JUMLAH ATAU NILAI HARTA PENINGGALAN (KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 175 AYAT(2)), TERHADAP HARTA BAWAAN DARI ISTERI TIDAK DAPAT DISITA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG ALMARHUM SUAMINYA SEBAB BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI
3277K/PDT/2000 2000 DENGAN TIDAK DIPENUHINYA JANJI UNTUK MENGAWINI, PERBUATAN TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT
1992K/PDT/2000 2000 BILA EKSEPSI TIDAK DIPERTIMBANGKAN, PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD), SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN SEMUA NAMA-NAMA TERGUGAT SECARA LENGKAP TIDAK MENYEBABKAN SURAT KUASA TIDAK SAH
1354K/PDT/2000 2000 SUAMI ISTRI YANG TELAH TERPISAH TEMPAT TINGGAL SELAMA 4 TAHUN DAN TIDAK SALING MEMPERDULIKAN SUDAH MERUPAKAN FAKTA ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEHINGGA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN DALAM RUMAH TANGGA DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN
620K/PDT/1999 1999 BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBYEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN PENGADILAN NEGERI
935K/PDT/1998 1998 BAHWA BUKTI TAMBAHAN TIDAK DAPAT MEMATAHKAN SUMPAH SUPPLETOIR YANG TELAH DILAKUKAN, SEBAB SUMPAH TERSEBUT TIDAK TUNDUK PADA PEMERIKSAAN BANDING ATAU KASASI
5096K/PDT/1998 1998 PEMBERIAN/PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN DENGAN BILYET GIRO KEPADA SESEORANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN PENGAKUAN HUTANG DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI SI PEMBERI MENGAKUI MEMPUNYAI HUTANG
4540K/PDT/1998 1998 BAHWA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI “PRONA” (PROYEK NASIONAL), BUKAN DITENTUKAN OLEH STATUS TANAH ASAL, TETAPI MERUPAKAN CARA PENSERTIFIKATAN TANAH DENGAN PROSES CEPAT DAN BIAYA RINGAN, KARENA MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH
2580K/PDT/1998 1998 BAHWA PERLAWANAN YANG DIAJUKAN DENGAN DALIL SOMASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERSEBUT PADA PELAWAN TIDAK DIIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK YANG BERPERKARA, PERLAWANAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, SEBAB SOMASI TIDAK SAMA DENGAN EKSEKUSI
1076K/PDT/1996 1996 WALAUPUN SUDAH DIPERJANJIKAN DAN DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK BAHWA PEMINJAM WAJIB MEMBAYAR BUNGA SEBESAR 2,5% SETIAP BULAN, NAMUN BUNGA TERSEBUT PERLU DISESUAIKAN DENGAN BUNGA YANG BERLAKU DI BANK PEMERINTAH YAITU SEBESAR 18% SETAHUN
3888K/PDT/1994 1994 BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA PEMOHON KASASI ADALAH PENGHUNI UTAMA DARI RUMAH SENGKETA DAN SIP YANG DIPEROLEHNYA ADALAH SAH DAN SUDAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT SERTA DIKELUARKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG, SEHINGGA PEMOHON KASASI TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
359K/PDT/1992 1992 BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SURAT GUGATAN TERGUGAT DIBUAT DAN DITANDA-TANGANI OLEH KUASANYA TERTANGGAL 3 DESEMBER 1988, DENGAN DEMIKIAN PADA TANGGAL 3 DESEMBER 1988 YANG BERSANGKUTAN BELUM MENJADI KUASA HUKUMNYA, SEHINGGA IA TIDAK BERHAK MENANDA-TANGANI SURAT GUGATAN TERSEBUT
3263K/PDT/1992 1992 PERKUMPULAN YANG TELAH DIBUBARKAN TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
2678K/PDT/1992 1992 BAHWA PENGADILAN TINGGI TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGANNYA YANG MENGATAKAN BAHWA BANK DUTA CABANG LHOKSEUMAWE HANYA MERUPAKAN CABANG DARI BANK DUTA PUSAT, DENGAN DEMIKIAN TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMASI PERSONAL STANDI IN YUDICIO, PADAHAL CABANG ADALAH PERPANJANGAN TANGAN DARI KANTOR PUSAT, OLEH KARENA ITU DAPAT DIGUGAT DAN MENGGUGAT
2249K/PDT/1992 1992 PERTENGKATAN ANTARA PENGGUGAT (SUAMI) DAN TERGUGAT (ISTRI) YANG DISEBABKAN KARENA PENGGUGAT BERHUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN (BETTY) SEBAGAI WANITA SIMPANANNYA YANG TELAH HIDUP BERSAMA, TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK PERCERAIAN, KARENA PERTENGKARAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PERSELISIHAN YANG TIDAK DAPAT DIHARAPKAN UNTUK RUKUN KEMBALI SEBAGAI DISEBUT PADA PASAL 19 f PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
1029K/PDT/1992 1992 PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM BAHWA OLEH KARENA TELAH TERBUKTI HARTA SENGKETA ADALAH BARANG ASAL DARI ALMARHUM DANIEL MELIANUS LOKOLLO (AYAH DARI PARA SUAMI PENGGUGAT, TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2) YANG BELUM DIBAGI WARIS, MAKA SESUAI HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HARTA ASAL JATUH KEPADA GARIS KETURUNAN LOKOLLO, SEDANG PENGGUGAT SEBAGAI JANDA ALMARHUM WILHELM ABRAHAM LOKOLLO, YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK TIDAK BERHAK ATAS HARTA ASAL ALMARHUM SUAMINYA, TETAPI BERHAK ATAS HARTA BERSAMA DENGAN ALMARHUM SUAMINYA, SEHINGGA PETITUM KE DUA DARI GUGATAN DAPAT DIKABULKAN DAN GUGATAN SELEBIHNYA HARUS DITOLAK DAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SENDIRI
0234K/PDT/1992 1992 BAHWA BUKU LETTER C DESA BUKAN MERUPAKAN BUKTI HAK MILIK, TETAPI HANYA MERUPAKAN KEWAJIBAN SESEOTANG UNTUK MEMBAYAR PAJAK TERHADAP TANAH YANG DIKUASAINYA
3114K/PDT/1991 1991 KESIMPULAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN GUGATAN BARU DIAJUKAN SETELAH 33 TAHUN DAN DIJADIKAN DASAR ALASAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, PENDAPAT DAN KESIMPULAN TERSEBUT TIDAK TEPAT. PERTAMA, MENGGUGAT SESUATU MENURUT HUKUM ADALAH HAK, DAN HAK ITU BISA DIPERGUNAKAN KAPAN DIKEHENDAKI. KEDUA, APA YANG MEREKA GUGAT ADALAH HAK WARISAN, DAN MENGENAI HAK MENGGUGAT HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT, TIDAK MENGENAL BATAS JANGKA WAKTU SERTA TIDAK MENGENAL DALUARSA
2064K/PDT/1991 1991 PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN BAHWA LEGENBEWIJZ YANG MERUPAKAN AANWIZINGEN TIDAK MEMATAHKAN BUKTI SEMPURNA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH MENURUT PROSEDURE
0829K/PDT/1991 1991 JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA DALAM GUGATANNYA PARA PENGGUGAT ASAL MENGGUGAT HARTA PENINGGALAN ORANG TUA PARA PENGGUGAT YANG DISERAHKAN PENGUASAANNYA KEPADA TERGUGAT ASAL DAN HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM YANG BELUM DIBAGI WARIS
522K/PDT/1990 1990 SEBELUM BERLAKU UUPA TAHUN 1960, BERDASARKAN VERVREEMDINGSVERBOD, S.1875 NO.179, TANAH MILIK PRIBUMI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA GOLONGAN ASING, JUAL BELI TANAH YANG MELANGGAR LARANGAN TERSEBUT TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
041K/PDT/1990 1990 APARAT PERADILAN YANG BERTINDAK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TEKNIS PERADILAN ATAU KEKUASAAN KEHAKIMAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN SECARA PERDATA
294K/PDT/1989 1989 ADANYA ITIKAD BURUK PIHAK YANG MENDAFTARKAN MEREK HARUS DINYATAKAN DALAM SUATU PUTUSAN TERSENDIRI DAN TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEKALIGUS DALAM PUTUSAN PENGABULAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG BERSANGKUTAN. BARANG-BARANG YANG DILINDUNGI OLEH SUATU MEREK ADALAH BARANG-BARANG YANG SEJENIS
1816K/PDT/1989 1989 PEMBELI TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI YANG BERITIKAD BAIK, KARENA PEMBELIAN DILAKUKAN DENGAN CEROBOH, IALAH PADA SAAT PEMBELIAN IA SAMA SEKALI TIDAK MENELITI HAK DAN STATUS PARA PENJUAL ATAS TANAH TERPERKARA, KARENA ITU IA TIDAK PANTAS DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI ITU
440K/PDT/1988 1988 DALAM HAL TERBENTUKNYA HARTA GONO GINI YANG TERPISAH DALAM PERKAWINAN PERTAMA DAN KEDUA, ANAK-ANAK DARI MASING-MASING PERKAWINAN BERHAK ATAS GONO GINI ORANG TUANYA MASING-MASING (PASAL 35,36 DAN 37 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
3176K/PDT/1988 1988 SEBIDANG TANAH YANG SUDAH JELAS ADA SERTIFIKATNYA TIDAK DAPAT DIPERJUAL BELIKAN BEGITU SAJA BERDASARKAN SURAT GIRIK, MELAINKAN HARUS DIDASARKAN ATAS SERTIFIKAT TANAH YANG BERSANGKUTAN, YANG MERUPAKAN BUKTI OTENTIK DAN MUTLAK TENTANG PEMILIKANNYA, SEDANG SURAT GIRIK HANYA SEBAGAI TANDA UNTUK MEMBAYAR PAJAK
2563K/PDT/1988 1988 HAK WARIS ANAK DARI ISTERI PERTAMA ATAS HARTA BAGIAN BAPAKNYA YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINANNYA YANG KETIGA. ANAK DARI ISTERI PERTAMA BERHAK MEWARISI HARTA BAGIAN BAPAKNYA YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINANNYA YANG KETIGA BERSAMA-SAMA DENGAN ANAK DARI ISTERI KETIGA, YAITU MASING-MASING MENDAPAT SEPARO DARI SEPARO, KARENA ANAK ALMARHUM HANYA DUA YAITU PENGGUGAT DAN TERGUGAT
1413K/PDT/1988 1988 APAKAH SESEORANG ADALAH ANAK ANGKAT ATAU BUKAN, TIDAK SEMATA-MATA TERGANTUNG PADA FORMALITAS-FORMALITAS PENGANGKATAN ANAK TETAPI DILIHAT DARI KENYATAAN YANG ADA, YAITU BAHWA IA SEJAK BAYI DIPELIHARA, DIKHITAN DAN DIKAWINKAN OLEH ORANG TUA ANGKATNYA
3783K/PDT/1987 1987 MAHKAMAH AGUNG SEBELUM MENGAMBIL PUTUSAN AKHIR DAPAT MENETAPKAN DALAM PUTUSAN SELA UNTUK MENGADAKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN YANG DILAKUKAN MAHKAMAH AGUNG SENDIRI AGAR MENGETAHUI DENGAN JELAS OBYEK SENGKETA YAITU STATUS DAN LOKASI TANAH SERTA HAL-HAL LAIN YANG BERSANGKUTAN DENGAN TANAH SENGKETA YANG DIPANDANG PERLU. TANAH-TANAH NEGARA YANG DIATASNYA MELEKAT HAK-HAK TANAH EROPAH MISAL TANAH OPSTAL, ERPACHT, EIGENDOM DAN LAIN-LAIN TIDAK MUNGKIN LAGI AKAN MELEKAT HAK-HAK LAINNYA MISALNYA HAK TANAH ADAT
063K/PDT/1987 1987 DALAM HAL TERGUGAT MEMBAYAR HARGA BARANG YANG DIBELINYA DENGAN GIRO BILYET YANG TERNYATA TIDAK ADA DANANYA/KOSONG, DAPAT DIARTIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN MEMPUNYAI HUTANG ATAU PINJAMAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR HARGA BARANG TERSEBUT DAN TENTANG GANTI RUGI KARENA SI PEMBELI TERLAMBAT MEMBAYAR, MAKA GANTI RUGI TERSEBUT ADALAH GANTI RUGI ATAS DASAR BUNGA YANG TIDAK DIPERJANJIKAN, YAITU 6% SETAHUN, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG
220PK/PDT/1986 1986 SECARA YURIDIS FORMAL YANG BERWENANG MENETAPKAN JENIS-JENIS PENYAKIT TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH IN CASU PENYAKIT DEMAM BERDARAH ADALAH MENTERI KESEHATAN
2146K/PDT/1986 1986 DALAM HAL PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK FORMIL DAPAT DITERIMA, GUGATAN SEMULA HARUS DIPERIKSA KEMBALI DENGAN PARA PIHAK TETAP PADA KEDUDUKAN ASLINYA. TERLAWAN TETAP SEBAGAI PENGGUGAT DAN PELAWAN TETAP SEBAGAI TERGUGAT
1459K/PDT/1986 1986 BERDASARKAN PASAL 35 (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 BAHWA HARTA BAWAAN MASING-MASING SUAMI-ISTERI DAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH MASING-MASING SEBAGAI HADIAH ATAU WARISAN, ADALAH DIBAWAH PENGUASAAN MASING-MASING SEPANJANG PARA PIHAK TIDAK MENENTUKAN LAIN. DENGAN DEMIKIAN SUAMI-ISTERI MASING-MASING MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA I.C. PENGHIBAHAN OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II
1176K/PDT/1986 1986 BAHWA ADALAH GUGATAN KONPENSI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, HANYA DALAM GUGATAN REKONPENSI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN TERBUKTI BAHWA NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI BELUM DIBUAT SEHINGGA BELUM WAKTUNYA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENSI KE PENGADILAN
1020K/PDT/1986 1986 DALAM SUATU PERKAWINAN APABILA SUAMI-ISTERI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA, SEPERTI DISEBUTKAN DALAM PASAL 19 HURUF F PP NOMOR 9 TAHUN 1975, DIMANA HAL INI DIAKUI OLEH TERGUGAT (PIHAK ISTERI) DENGAN DIKUATKAN OLEH KETERANGAN PARA SAKSI, MAKA GUGATAN PENGGUGAT (PIHAK SUAMI) YANG MOHON PERKAWINAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DAPAT DIKABULKAN
3726K/PDT/1985 1985 TENGGANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN KLAIM TERHADAP ASURANSI JIWA OLEH AHLI WARIS TERTANGGUNG, DAPAT DIHITUNG SEJAK AHLI WARIS TERSEBUT MENGETAHUI PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN KLAIM TERSEBUT
3597K/PDT/1985 1985 JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MERUPAKAN BENTUK PERJANJIAN MENURUT PASAL 1519 DAN SERTUSNYA BW, SEDANGKAN JUAL BELI TANAH/RUMAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DIKUASAI OLEH HUKUM ADAT YANG TIDAK MENGENAL BENTUK JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI, MAKA PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH BATAL DEMI HUKUM
3428K/PDT/1985 1985 SURAT BUKTI YANG HANYA MERUPAKAN SUATU “PERNYATAAN” TIDAKLAH MENGIKAT DAN TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN KESAKSIAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN DIBAWAH SUMPAH DI MUKA PENGADILAN
3180K/PDT/1985 1985 PENGERTIAN CEKCOK YANG TERUS MENERUS YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN (ONHEELBARE TWEESPALT) BUKANLAH DITEKANKAN KEPADA PENYEBAB CEKCOK YANG HARUS DIBUKTIKAN, AKAN TETAPI MELIHAT KENYATAANNYA ADALAH BENAR TERBUKTI ADANYA CEKCOK YANG TERUS MENERUS SEHINGGA TIDAK DAPAT DAMAIKAN LAGI
1210K/PDT/1985 1985 PENGADILAN NEGERI YANG TELAH MEMERIKSA/MEMUTUS PERMOHONAN TENTANG PENENTUAN HAK ATAS TANAG TANPA ADA SUATU SENGKETA, MENJALANKAN YURISDIKSI VOLUNTER YANG TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, PERMOHONAN TERSEBUT SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
601K/PDT/1984 1984 GANTI RUGI YANG LAYAK DAN PATUT DALAM PERKARA INI ADALAH 2% SEBULAN
515K/PDT/1984 1984 TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% SETIAP BULAN
443K/PDT/1984 1984 KARENA RUMAH YANG DIGUGAT MERUPAKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI), ISTERI TERGUGAT HARUS JUGA DIGUGAT
429K/PDT/1984 1984 HUKUM ADAT : SEORANG JANDA YANG MELAKUKAN MEKIDIANG RAGA HANYA BERHAK MEMBAWA HARTA GUNA KAYA ATAU HARTA PENCAHARIANNYA SENDIRI
400K/PDT/1984 1984 KARENA HUBUNGAN HUKUM YANG SESUNGGUHNYA ADALAH HUBUNGAN HUTANG-PIUTANG ANTARA PENGGUGAT DENGAN ANAK TERGUGAT, ANAK TERGUGAT TERSEBUT HARUS TURUT DIGUGAT
394K/PDT/1984 1984 BARANG-BARANG YANG SUDAH DIJADIKAN JAMINAN HUTANG KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GRESIK TIDAK DAPAT DIKENAKAN CONSERVATOIR BESLAG
371K/PDT/1984 1984 SITA JAMINAN DAPAT DIMINTA SEPANJANG PERSIDANGAN
370K/PDT/1984 1984 PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN, KARENA KETERANGAN SAKSI TIDAK SALING MENGUATKAN DAN TIDAK BERSESUAIAN
363K/PDT/1984 1984 HUKUM DAGANG : KEPADA PENGANGKUT TIDAK DAPAT DIBEBANKAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KERUSAKAN PADA BARANG MUATANNYA YANG DISEBABKAN OLEH MALAPETAKAN DILAUT YANG TIDAK DAPAT DIHINDARINYA
3191K/PDT/1984 1984 BAHWA DENGAN TIDAK TERPENUHINYA JANJI TERGUGAT ASAL UNTUK MENGAWINI PENGGUGAT ASAL, TERGUGAT ASAL TELAH MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT, SERTA PERBUATAN TERGUGAT ASAL TERSEBUT MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP DIRI PENGGUGAT ASAL, MAKA TERGUGAT ASAL WAJIB MEMBAYAR KERUGIAN
2981K/PDT/1984 1984 HUKUM DAGANG : KARENA MERK “RATU AYU” YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA DIREKTORAT PATENT DAN HAK CIPTA DIBAWAH NOMOR. 167258 BELUM DIUMUMKAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA RI, GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MERK TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA
2916K/PDT/1984 1984 BERDASARKAN SURAT BUKTI P.1 PENGGUGAT ASAL BERSAMA ANAKNYA DIBERI HAK UNTUK MENEMPATI RUMAH SENGKETA SELAMA PENGGUGAT ASAL MASIH BERSTATUS JANDA DAN HAK TERSEBUT TETAP MELEKAT KEPADA PENGGUGAT ASAL, MESKIPUN RUMAH SENGKETA MASIH BERSTATUS BELI ANGSUR
277K/PDT/1984 1984 DALAM HAL INI PASAL 1579 BW BERLAKU TERHADAP PERJANJIAN SEWA TERSEBUT, YAKNI YANG MENYEWAKAN TIDAK DAPAT MENGHENTIKAN SEWA DENGAN MENYATAKAN HENDAK MEMAKAI SENDIRI BARANG YANG DISEWAKAN
250K/PDT/1984 1984 PUTUSAN/AKTA PERDAMAIAN YANG TIDAK DENGAN JELAS MENYEBUTKAN APA YANG MENJADI KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK (I.C DISEBUTKAN : HUTANG $500.000 AKAN DIBAYAR LEBIH LANJUT, CARA PENYELESAIANNYA SAMPAI MEMPEROLEH SUATU CARA PENYELESAIAN YANG LAYAK DAN MEMUASKAN KEDUA PIHAK) TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI DAN SITA EKSEKUSI YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN ITU HARUS DIANGKAT
1695K/PDT/1984 1984 PERJANJIAN ANTARA WARGA INDONESIA DENGAN ORANG ASING TIDAK DAPAT BEGITU SAJA DIPERLAKUKAN BAGI HUBUNGAN HUKUM YANG OBYEKNYA BERADA DIWILAYAH INDONESIA
034PK/PDT/1984 1984 PUTUSAN-PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR DAN DIRJEN AGRARIA, KARENA MENGANDUNG UNSUR-UNSUR YANG MELAWAN HUKUM, DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM
010K/PDT/1984 1984 PELAWAN ADALAH ISTERI TERGUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/PENGADILAN TINGGI/MAHKAMAH AGUNG YANG DILAWAN. PERLAWANANNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
607K/SIP/1983 1983 PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PADA TANGGAL 12 OKTOBER 1981 TERSEBUT ADALAH SAH DAN DENGAN DEMIKIAN KEDUA PIHAK HARUS MENYELESAIKAN SURAT JUAL BELI DAN BALIK NAMA TANAHNYA PADA INSTANSI AGRARIA SETEMPAT
597K/SIP/1983 1983 GUGATAN SEKEDAR TERHADAP TERGUGAT I DITOLAK KARENA DALAM HAL INI IA BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA P.T. SEHINGGA HANYA P.T. SAJALAH YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN
588K/SIP/1983 1983 HUKUM DAGANG : DENGAN DITERIMANYA OLEH PENGGUGAT CEK, GIRO BILYET DAN KWITANSI TERSEBUT DARI TERGUGAT, MAKA PENGGUGAT MEMPUNYAI HAK ATAS JUMLAH YANG DITULIS DALAM CEK, GIRO BILYET DAN KWITANSI
569K/SIP/1983 1983 KETENTUAN BAHWA APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 BULAN UANG GADAI TIDAK DIKEMBALIKAN MAKA RUMAH ITU MENJADI MILIK MUTLAK TERGUGAT I, ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN HARUS DIANGGAP TIDAK MENGIKAT
020PK/PERD/1983 1983 SURAT BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON TIDAK MERUPAKAN BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM) SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 b PERMA NOMOR 1 TAHUN 1982 PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK
019K/SIP/1983 1983 KARENA GUGATAN GANTI RUGI TIDAK DIPERINCI, LAGI PULA BELUM DIPERIKSA OLEH JUDEX FACTIE, GUGATAN GANTI RUGI TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
010K/SIP/1983 1983 PENGUASAAN SAJA TERHADAP TANAH SENGKETA, TANPA ADA BUKTI ADANYA ALAS HAK (RECHTSTITEL) DARI PADA PENGUASAAN ITU, BELUMLAH MEMBUKTIKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAM PEMILIK TANAH TERSEBUT
913K/SIP/1982 1982 GUGATAN MENGENAI PERCERAIAN TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN GUGATAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINAN
684K/SIP/1982 1982 KARENA PENGUASAAN TANAH SENGKETA OLEH TERGUGAT ADALAH SECARA MELAWAN HUKUM, MAKA TANPA HARUS DIBUKTIKAN LEBIH DULU SIAPA PEMILIK TANAH ITU, TANAH HARUS DIKEMBALIKAN DULU DALAM KEADAAN SEMULA, YAITU HARUS DISERAHKAN LAGI KEPADA PENGGUGAT DAN JIKA TERGUGAT MERASA SEBAGAI PEMILIK TANAH TERSEBUT, HARUS MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PENGGUGAT DI MUKA PENGADILAN NEGERI
346K/SIP/1982 1982 SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI SETELAH MEMPERTIMBANGKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, MEMERINTAHKAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MENGADILU DAN MENUTUS SEKALI LAGI PERKARANYA (I.C PENGADILAN TINGGI LANGSUNG MEMUTUS SENDIRI POKOK PERKARANYA)
253PK/PERD/1982 1982 ALASAN YANG DIKEMUKAKAN PEMOHON TIDAK TERMASUK DALAM SALAH SATU ALASAN UNTUK MENGADAKAN PENINJAUAN KEMBALI SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 2 PERMA NOMOR 1 TAHUN 1982, MAKA TIDAK DAPAT DIBENARKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK
2339K/SIP/1982 1982 MENURUT UUPA PASAL 5 BAGI TANAH BERLAKU HUKUM ADAT, HAL MANA BERARTI RUMAH DAPAT DIPERJUAL-BELIKAN TERPISAH DARI TANAH (PEMISAHAN HORIZONTAL)
1149K/SIP/1982 1982 TERHADAP PERKARA INI DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA YANG TERDAHULU, YANG TELAH ADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, BERLAKU AZAS NE BIS IN IDEM, MENGINGAT KEDUA PERKARA ITU PADA HAKEKATNYA SASARANNYA SAMA YAITU PERNYATAAN TIDAK SAH JUAL BELI TANAH TERSEBUT DAN PIHAK-PIHAK POKOKNYA JUGA SAMA
1072K/SIP/1982 1982 GUGATAN CUKUP DITUJUKAN KEPADA YANG SECARA FEITELIJK MENGUASAI BARANG-BARANG SENGKETA
1036K/SIP/1982 1982 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, KARENA PENGGUGAT TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN ALASAN-ALASAN GUGATAN PERCERAIANNYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 19 PP 9/1975, GUGATAN HARUS DITOLAK
926K/SIP/1980 1980 PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI KURANG DAN SALAH DALAM MENGETRAPKAN PASAL 321 (a) K.U.H.D, KARENA : 1. SEKALIPUN DIANGGAP TERBUKTI BAHWA TERGUGAT ASAL ADALAH PENGUSAHA KAPAL DWI MASAKTI YANG TERBAKAR, YANG KEMUDIAN TERBAKAR PULA KAPAL MILIK PENGGUGAT ASAL, NAMUN OLEH PENGADILAN TINGGI TIDAK DIPERTIMBANGKAN, APAKAH KEBARAKAN TERSEBUT DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DARI ANAK BUAHNYA, SELAIN ITU DARI PERTIMBANGAN-PERIMBANGAN TIDAK PULA TERNYATA BAGAIMANA STATUS TERGUGAT ASAL TERHADAP KAPAL DWIMASAKTI ITU. 2. TIDAK ADA HASIL DARI PENGUSUTAN SEBAB-SEBAB KEBAKARAN. 3. BARANG-BARANG APA SAJA YANG TELAH RUSAK AKIBAT KEBAKARAN TERSEBUT
423K/SIP/1980 1980 KARENA TIDAK TERBUKTI BAHWA PENGGUGAT ADALAH IBU YANG TIDAK BAIK, PENGGUGAT HARUS DITETAPKAN SEBAGAI WALI DARI ANAKNYA YANG BERUMUR 4 TAHUN TERSEBUT
1477K/SIP/1980 1980 KARENA PADA HAKEKATNYA YANG DIMINTA BUKAN BUNGA MELAINKAN GANTI RUGI, JUDEX FACTI TIDAK TERIKAT PADA YURISPRUDENSI TENTANG BUNGA 6% SETAHUN

 

Sumber: http://jdih.pn-palopo.go.id/index.php/yurisprudensi/yurisprudensi-perdata

 

 

Leave a Response